Xiaomi Setelah Kepergian Hugo Barra

Mantan Wakil Presiden Xiaomi, Hugo Bara.

Xiaomi pernah menikmati masa-masa emas menjadi startup dengan nilai valuasi tertinggi kedua di dunia. Kini, keadaan telah banyak berubah. Perusahaan teknologi asal Cina ini tengah menghadapi segunung tantangan yang siap menjegalnya di tahun 2017.

Januari 2017 merupakan bulan penuh kejutan di dunia teknologi. Selepas kejutan dari terselenggaranya salah satu hajatan teknologi terbesar di dunia Consumer Electronic Show (CES) 2017 di belahan barat dunia, di belahan timur muncul kejutan dari Xiaomi Corp yakni mundurnya Hugo Barra. Ia cabut dari Xiaomi untuk kembali ke Silicon Valley, bergabung dengan Facebook Inc.

Dalam sebuah postingannya di Facebook pada 23 Januari lalu, Hugo mengatakan perpindahannya dari Xiaomi akan terjadi di bulan Februari setelah perayaan Tahun Baru Cina. "Aku akan mengambil sejumlah waktu yang sangat dibutuhkan sebelum memulai petualangan baru kembali ke Silicon Valley," katanya.

Tidak butuh waktu lama untuk menemukan ke mana ia akan berlabuh. Chief Executive Officer (CEO) Facebook Mark Zuckerberg menuliskan dalam akun media sosial pribadinya pada Kamis lalu waktu setempat bahwa Hugo akan bergabung dengan Facebook untuk memimpin divisi Virtual Reality (VR) mereka.

Hugo tidak sepenuhnya meninggalkan Xiaomi. Bin Lin, Co-founder dan President Xiaomi mengatakan Hugo masih akan berperan sebagai penasihat bagi Xiaomi. Senior Vice President Xiaomi Xiang Wang akan menggantikan posisi Hugo Barra.

Kepergian Hugo jelas meninggalkan ruang-ruang kosong bagi Xiaomi, sebab tidak dapat dipungkiri ia merupakan wajah perusahaan yang paling dikenal di dunia internasional. Hal ini terjadi di tengah transisi yang sedang diusahakan oleh perusahaan setelah mengalami keadaan yang tidak begitu baik tahun lalu.

Read more ...

Pendapat dan Sikap MUI Soal Ucapan Ahok

Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghadiri sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di Auditorium Kementrian Pertanian, Jakarta, Selasa (31/1). Sidang kedelapan digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi antara lain Ketua MUI Ma'aruf Amin dan anggota KPUD DKI Jakarta Dahlia

Saat menjadi saksi di persidangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin menyatakan sikap dan pendapat keagamaan terkait penistaan agama oleh Ahok dibahas oleh empat komisi di MUI.

"Empat komisi yang terdiri dari komisi fatwa, undang-undang, pengkajian, dan informasi melakukan penelitian dan investigasi di lapangan kemudian melakukan pembahasan," kata Ma'ruf saat memberikan kesaksian dalam lanjutan sidang Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Setelah dilakukan pembahasan pada empat komisi itu, kata Ma'ruf, hasilnya dilaporkan kepada pengurus harian.

"Kemudian dibahas lagi di pengurus harian termasuk saya”, ujarnya.

Pengurus harian itu ada ketua umum, wakil ketua, dan sekretaris-sekretaris. Pengurus harian inti ada sekitar 20 orang," katanya.

Ma'ruf menyatakan setelah pembahasan dalam pengurus harian kemudian lahir sikap dan pendapat keagamaan MUI yang menyimpulkan bahwa ucapan "dibohongi pakai Surat Al-Maidah ayat 51" itu mengandung penghinaan terhadap agama dan ulama.

Ia mengatakan sikap dan pendapat keagamaan MUI itu ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal MUI.

Read more ...

MUI Tidak Membahas Tafsir Al-Maidah 51

Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin (tengah) berjalan sebelum mengikuti sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (31/1). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan lima saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin mengatakan pihaknya  tidak membahas dan meneliti kandungan atau tafsir Surat Al-Maidah ayat 51 yang diucapkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu. Menurutnya MUI hanya membahas ada tidaknya unsur penodaan agama dari ucapan Ahok.

"Kami tidak bahas kandungan atau tafsir Al-Maidah yang kami bahas hanya ucapan terdakwa saja," ucap Maruf saat memberikan kesaksian dalam lanjutan sidang Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, seperti diberitakan Antara Selasa (31/01/2017).

Dalam kesempatan itu, Maruf juga mengaku tidak pernah melihat secara langsung video pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 lalu.

"Saya hanya tahu dari media cetak dan televisi. Yang mengecek itu tim dari MUI, tim yang melihat video itu. Saya hanya terima laporan masyarakat ada yang lisan dan tertulis," ujarnya.

Ia menyatakan MUI harus merespons soal laporan masyarakat itu karena telah menyangkut masalah hukum dan harus disampaikan kepada penegak hukum.

"Tidak ada instruksi dari golongan atau kelompok, kami sampaikan saja kepada penegak hukum," ucap Maruf.

Maruf menyatakan sikap dan pendapat keagamaan terkait penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dibahas oleh empat komisi di dalam MUI.

Read more ...

Soal Kasus Sylviana

Menkopolhukam Wiranto (tengah) menjawab pertanyaan wartawan seusai menerima Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jakarta, Selasa (1/11). Pertemuan tersebut sama sekali tidak membahas perkembangan isu terkini dan hanya membahas tugas dan fungsi Menkopolhukam.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Wiranto menanggapi tuduhan kriminalisasi atas cawagub nomor satu Sylviana Murni. "Jangan selalu curiga. Kalau curiga-curiga, keadaan tidak akan kondusif" Ujar Wiranto saat ditemui wartawan di Hotel Bidakara, disela-sela Rapat Koordinasi Pilkada Serentak, Selasa pagi (31/1)

Menurut Wiranto sudah ada bukti hukumnya, tidak perlu protes dan curiga. Dia meminta untuk tetap mengikuti proses yang sedang berjalan. "Proses kan sedang berjalan. Kalo enggak bersalah ya enggak, kalo salah ya salah. Ayo kita jujur atas supermasi hukum." Lanjut Wiranto.

"Kan sudah ada fakta hukum, tidak perlu protes atau curiga. Kita positive thinking saja." Tutup Wiranto menanggapi isu kriminalisasi.

Read more ...

Debat Pertama Kandidat Pilkada DKI

Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Sumarno, memperlihatkan kertas suara saat meninjau proses pencetakan kertas suara Pilkada DKI Jakarta 2017 di Makassar, Sulawesi Selatan,

Debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang akan digelar pada Jumat (13/1/2017) di Hotel Bidakara, Jakarta yang akan mengangkat tema Pembangunan Sosial Ekonomi untuk Jakarta.

Debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang akan digelar pada Jumat (13/1/2017) di Hotel Bidakara, Jakarta yang akan mengangkat tema Pembangunan Sosial Ekonomi untuk Jakarta.

"Debat terbuka ini merupakan salah satu media yang difasilitasi KPU sebagai penyelenggara Pilkada untuk membantu masyarakat mengenal dan mengetahui program kerja masing-masing pasangan calon," kata Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno dalam konferensi pers di Kantor KPU Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Dia menjelaskan dari tema itu dielaborasi tiga isu sosial ekonomi meliputi (1) kesenjangan ekonomi, (2) lingkungan, transporasi, tata kota, infrastruktur dan banjir, dan (3) pendidikan, keamanan warga, pendidikan karakter, resolusi konflik dan kehidupan masyarakat Jakarta.

"Seluruh pihak yang terlibat memiliki semangat yang sama dengan menjunjung keadilan dan keberimbangan, baik itu panelis, moderator maupun televisi penyelenggara karena masing-masing telah menandatangani pakta integritas," ujarnya.

Komisioner KPU DKI Jakarta Bidang Sosialisasi Betty Epsilon Idroos menjelaskan debat publik pertama ini akan dibagi ke dalam enam sesi.

Sesi pertama, panelis akan menyampaikan soal ke moderator, sesi kedua dan ketiga, moderator akan memberikan pertanyaan umum.

"Lalu tiap pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh moderator dan ada bagian sesi tanggapan dari pasangan calon," kata Betty.

Dia menjelaskan untuk sesi keempat dan sesi kelima, pasangan calon akan menyampaikan pertanyaan ke pasangan calon lainnya dan terakhir moderator akan memberikan pertanyaan penutup ke seluruh pasangan calon.

Sesi keenam akan diisi dengan kesimpulan dan ajakan dari pasangan calon ke warga untuk menjaga kegiatan selama masa kampanye.

Debat pertama ini akan dipandu oleh moderator yang telah ditunjuk KPU DKI Jakarta yaitu Ira Kusno yang merupakan jurnalis dan presenter televisi.

Debat akan disiarkan secara langsung oleh tiga stasiun televisi yaitu Net, TV One, dan Jawa Pos TV pukul 20.00 WIB serta direlay oleh tujuh stasiun televisi lainnya.

Debat publik kedua dan ketiga akan dilaksanakan pada 27 Januari dan 10 Februari 2017.

Read more ...